LPKNI KOTA PASURUAN

LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL INDONESIA. LPK Nasional Indonesia Pada dasarnya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia yang memiliki fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada konsumen dan pelaku usaha dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia dan mempunyai Visi dan Misi dalam upaya pengembangan perlindungan sebagai mana diamanatkan undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. LPK Nasional Indonesia / adamconditions.blogspot.com Berorientasi pada bidang Hukum yang di dukung oleh tenaga-tenaga Advokat / Pengacara, Mediator dan konsultan hukum yang professional dan mempunyai pengalaman praktek beracara di persidangan (litigasi) dalam berbagai bidang : Hukum Perlindungan Konsumen, Hukum Perusahaan dan Bisnis, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Hukum Perbankan dan Lembaga Pembiayaan, Hukum Pertanahan, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Perburuhan, Hukum Pajak, Mediasi dan Rekonsiliasi dan segala bentuk penyelesaian sengketa alternative (non litigasi). LPK Nasional Indonesia / adamconditions.blogspot.com memberikan dan menyediakan blog informasi peraturan perundang-undangan dan Hukum Hukum yang berlaku di Indonesia serta Artikel atau Penulisan yang bertujuan untuk pendidikan dan bersifat umum sehingga menambah khasanah ilmu pengetahuan. LPK Nasional Indonesia / adamconditions.blogspot.com tidak dapat digugat maupun dituntut atas segala pernyataan, kekeliruan, ketidak tepatan atau kekurangan dalam setiap konten yang disampaikan dalam Laman atau blog LPK Nasional Indonesia / adamconditions.blogspot.com dan untuk suatu nasehat hukum yang dapat diterapkan pada kasus yang Anda hadapi, Anda dapat menghubungi seorang penasehat hukum yang berpotensi atau anda dapat berinteraksi dalam pengaduan konsumen kepada kami di www.perlindungankonsumen.or.id LPK Nasional Indonesia / adamconditions.blogspot.com berhak sepenuhnya mengubah judul laman, termasuk menghapus konten yang ada di laman atau blog LPK Nasional Indonesia. / adamconditions.blogspot.com LPK Nasional Indonesia adalah : Memberikan saran dan rekomendasi kepada konsumen dalam rangka pemakaian, pemanfaatan barang dan atau jasa. Melakukan penelitian dan pengkajian terhadap klausula baku. Melakukan penelitian terhadap barang dan/atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Mendorong berkembangnya konsumen cerdas dan mandiri. Menyebar luaskan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, konsumen atau pelaku usaha; dan Melakukan survei yang menyangkut kebutuhan konsumen. VISI Terwujudnya Perlindungan konsumen menuju terciptanya konsumen yang bermartabat dan pelaku usaha yang bertanggung jawab. MISI Memperkuat landasan hukum perlindungan konsumen nasional, Memperkuat kerangka kebijakan perlindungan konsumen nasional, Memperkuat kapasitas kelembagaan organisasi-organisasi perlindungan konsumen, Memperkuat akses masyarakat dan stakeholder perlindungan konsumen atas informasi yang relevan dengan upaya perlindungan konsumen. Demikian penyampaian Artikel dalam memahami proses penyusunan laman atau blog LPK Nasional Indonesia / adamconditions.blogspot.com semoga dapat bermanfaat dan Salam LPKNI. www.perlindungankonsumen.or.id Segala Upaya untuk Menciptakan Kepastian Hukum. Terimakasih By LPKNI KOTA PASURUAN. ( Indonesian National Consumer Protection Agency )

Monday, October 29

Mediasi dan Konsiliasi

Mediasi :
-    Konsumen mengajukan pengaduan kepada BPSK ;
-    BPSK memanggil konsumen dan pelaku usaha, untuk menetapkan cara penyelesaian sengketa konsumen yang dipilih dan disepakati para pihak ;
-    BPSK membentuk Majelis untuk menyelesaikan sengketa konsumen ;
-    Majelis bertindak aktif sebagai mediator, dengan memberikan nasehat, petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa ;
-    Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak ;
-    Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari, terhitung sejak pengaduan diterima BPSK.

Konsiliasi :
-    Konsumen mengajukan pengaduan kepada BPSK ;
-    BPSK memanggil konsumen dan pelaku usaha, untuk menetapkan cara penyelesaian sengketa konsumen yang dipilih dan disepakati para pihak ;
-    BPSK membentuk Majelis untuk menyelesaikan sengketa konsumen ;
-    Majelis bertindak pasif sebagai konsiliator ;
-    Hasil penyelesaian sengketa konsumen tetap berada ditangan para pihak ;
-    Penyelesaian sengketa konsumen dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu ) hari, terhitung sejak pengaduan diterima BPSK.

Photobucket

Subscribe to: Posts (Atom)

eksekusi objek fidusia di bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika orang lain maupun kreditor melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. KUHPidana menyebutkan: 1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. 2. Ketentuan Pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini. Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.