“Fidusia adalah pengalihan hak
kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda
yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda.
Dalam praktek pekerjaan pemeriksaan
di lapangan (audit field work) sering kita temukan istilah Fidusia dan Jaminan
Fidusia seperti misalnya ketika melakukan pemeriksaan atas akun pinjaman bank
maupun pinjaman dari perusahaan pembiayaan. Mungkin diantara kita ada yang
belum begitu memahami istilah ini. Berikut sedikit pembahasan terkait dengan
masalah Fidusia dan Jaminan Fidusia yang saya peroleh dari buletin Business
News.
Pengaturan sebelum diundangkannya Undang-undang No. 42 tahun
1999
Ketika terjadi krisis dalam bidang hukum jaminan pada pertengahan sampai dengan
akhir abad 19, telah terjadi pertentangan berbagai kepentingan. Krisis mana
ditandai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan pertanian
yang melanda negara Belanda bahkan seluruh negara-negara di Eropa. Seperti
telah disebut di atas kemudian lahirlah lembaga jaminan fidusia yang
keberadaannya didasarkan pada yurisprudensi.
Sebagai salah satu jajahan negara Belanda, Indonesia pada waktu itu juga
merasakan imbasnya. Untuk mengatasi masalah itu lahirlah peraturan tentang
ikatan panen atau Oogstverband (Staatsblad 1886 Nomor 57). Peraturan ini
mengatur mengenai peminjaman uang, yang diberikan dengan jaminan panenan yang
akan diperoleh dari suatu perkebunan. Dengan adanya peraturan ini maka
dimungkinkan untuk mengadakan jaminan atas barang-barang bergerak, atau
setidak-tidaknya kemudian menjadi barang bergerak, sedangkan barang-barang itu
tetap berada dalam kekuasaan debitor.
Seperti halnya di Belanda, keberadaan fidusia di Indonesia, diakui oleh
yurisprudensi berdasarkan keputusan Hoogge-rechtshof (HGH) tanggal 18 Agustus
1932. Kasusnya adalah sebagai berikut :
Pedro Clignett meminjam uang dari Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)
dengan jaminan hak milik atas sebuah mobil secara kepercayaan. Clignett tetap
menguasai mobil itu atas dasar perjanjian pinjam pakai yang akan berakhir jika
Clignett lalai membayar utangnya dan mobil tersebut akan diambil oleh BPM.
Ketika Clignett benar-benar tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan,
BPM menuntut penyerahan mobil dari Clignett, namun ditolaknya dengan alasan
bahwa perjanjian yang dibuat itu tidak sah. Menurut Clignett jaminan yang ada
adalah gadai, tetapi karena barang gadai dibiarkan tetap berada dalam kekuasaan
debitor maka gadai tersebut tidak sah sesuai dengan Pasal 1152 ayat (2) Kitab
Undang-undang Perdata. Dalam putusannya HGH menolak alasan Clignett karena
menurut HGH jaminan yang dibuat antara BPM dan Clignett bukanlah gadai,
melainkan penyerahan hak milik secara kepercayaan atau fidusia yang telah
diakui oleh Hoge Raad dalam Bierbrouwerij Arrest. Clignett diwajibkan untuk
menyerahkan jaminan itu kepada BPM.
Pada waktu itu, karena sudah terbiasa dengan hukum adat, penyerahan secara
constitutum possessorium sulit dibayangkan apalagi dimengerti dan dipahami oleh
orang Indonesia. Dalam prakteknya, dalam perjanjian jaminan fidusia diberi
penjelasan bahwa barang itu diterima pihak penerima fidusia pada tempat
barang-barang itu terletak dan pada saat itu juga kreditor menyerahkan
barang-barang itu kepada pemberi fidusia yang atas kekuasaan penerima fidusia
telah menerimanya dengan baik untuk dan atas nama penerima fldusia sebagai
penyimpan.
Walaupun demikian, sebenarnya konsep constitutum posses-sorium ini bukan hanya
monopoli hukum barat saja. Kalau kita teliti dan cermati, hukum adat di
Indonesia pun mengenal konstruksi yang demikian. Misalnya tentang gadai tanah
menurut hukum adat. Penerima gadai biasanya bukan petani penggarap, dan untuk
itu ia mengadakan perjanjian bagi hasil dengan petani penggarap (pemberi
gadai). Dengan demikian pemberi gadai tetap menguasai tanah yang digadaikan itu
tetapi bukan sebagai pemilik melainkan sebagai penggarap.
Setelah adanya keputusan HGH itu, fidusia selanjutnya berkembang dengan baik di
samping gadai dan hipotek.
Perkembangan selanjutnya
Dalam perjalanannya, fidusia telah mengalami perkembangan yang cukup berarti.
Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan para pihak. Pada zaman Romawi
dulu, kedudukan penerima fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang
difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima fidusia hanya
berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja.
Tidak hanya sampai di situ, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan
debitor, hubungannya dengan pihak ketiga dan mengenai objek yang dapat
difidusiakan. Mengenai objek fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun
Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa fidusia hanya
dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek kemudian orang
sudah menggunakan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan
berlakunya Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor 5 tahun 1960) perbedaan antara
barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena Undang-undang tersebut
menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.
Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
objeknya adalah benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud
dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak
tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang
Hak Tanggungan.
BEBERAPA PENGERTIAN POKOK YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA
Pasal 1 Undang-undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian sebagai berikut
:
Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud
maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang
tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan
Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Piutang adalah hak untuk menerima pembayaran. Benda adalah segala sesuatu yang
dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud,
yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tak
bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia. Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau
korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan
Fidusia.
Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang,
baik dalam mata uang Indonesia ataupun mata uang lainnya, baik secara langsung
maupun kontinjen.
Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau
Undang-undang. Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau
Undang-undang.
Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi“.
Dari definisi yang diberikan jelas bagi kita bahwa Fidusia dibedakan dari
Jaminan Fidusia, dimana Fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak
kepemilikan dan Jaminan Fidusia adalah jaminan yang diberikan dalam bentuk
fidusia. Ini berarti Pranata jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-undang
No. 42 Tahun 1999 ini adalah pranata jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam
fiducia cum creditore contracta di atas.
Dalam kehidupan sehari-hari, sebelum berlakunya Undang-undang No. 42 Tahun
1999, selama ini kita mengenal lembaga jaminan fidusia dalam bentuk “fiduciaire
eigendomsoverdracht” atau disingkat FEO yang berarti pengalihan hak milik
secara kepercayaan. Pranata jaminan FEO ini timbul berkenaan dengan ketentuan
dalam pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Kitab Undang-undang
Perdata) yang mengatur tentang gadai. Sesuai dengan pasal ini kekuasaan atas
benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai. Larangan tersebut
mengakibatkan bahwa pemberi gadai tidak dapat mempergunakan benda yang
digadaikan untuk keperluan usahanya.
